Ruang Publik Vs Sampah Politik

Pertarungan politik menjelang pemilu pada bulan April mendatang kian memanas. Adu stategi dengan memanfaatkan ruang publik sebagai medianya adalah sebagian kecil dari bentuk pertarungan politik itu. Baik parpol, bakal caleg maupun capres berlomba-lomba menebar pesonanya dengan menebarkan sampah visual di ruang publik. Bisa dibilang parpol dan bakal caleng berlomba-lomba menjarah ruang publik untuk menaikkan pamornya di hadapan khalayak umum.

Pemanfaatan ruang publik sebagai media kampanye parpol, bakal caleg dan capres adalah fenomena sosial yang begitu memprihatinkan. Ruang publik sebagaimana dikatakan oleh Jurgen Habermas dalam bukunya yang berujudul The Struktural Transformation of the Public Sphere: an Inquire Into a Category of Bourjuis Society (1989), bahwa ruang publik adalah ruang bagi diskusi kritis yang terbuka bagi semua orang. Di ruang publik ini, warga privat (private person) berkumpul untuk membentuk sebuah publik, di mana nalar publik ini diarahkan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah dan kekuasaan Negara.

Ruang publik mengasumsikan adanya kebebasan berbicara dan berkumpul, pers bebas, dan hak secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan. Lebih jauh lagi, ruang publik adalah hak masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan, ruang terbuka yang sehat dan pemandangan yang mengenakkan. Sayangnya arti penting keberadaan ruang publik menjelang pemilu 2019 ini telah diabaikan oleh para elit politik, bahkan mengakuisisinya untuk kepentingan mereka sendiri.

Ruang publik dijadikan sebagai media kampanye. Iklan politik ditebar diberbagai sudut ruang publik hingga penuh sesak dan sangat menganggu kenyamanan masyarakat. Ruang publik dijadikan sebagai komuditi politik yang mengebiri hak-hak dan kepentingan publik. Bahkan dengan banyaknya iklan politik yang bertebaran di ruang publik justru membingungkan masyarakat, terutama untuk menentukan pilihannya pada pemilu April mendatang.  

Tidak hanya terpaan iklan politik saja yang memenuhi ruang publik, tetapi juga prilaku yang dipertontonkan oleh para elit politik telah membentuk ruang publik yang tidak produktif. Hal ini terjadi karena di dalam ruang publik dipertontonkan tindakan tidak komunikatif (uncommunicative action) dan tidak rasional (irrational action) yang mengarah pada kondisi ketidaksepakatan (mutual dissensus) bahkan kearah saling mendelegitimasi (mutual delegitimation) satu sama lain.

Matinya Ruang Publik

Sengitnya pertaruang politik menjelang pemilu 2019 ini telah berimbas pada matinya ruang publik. Ruang publik yang memegang prinsip responsif, demokratis dan bermakna, telah berubah menjadi lapangan kompetisi di antara kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan. Organisasi-organisasi yang mewakili beranekaragam konstituen melakukan negosiasi dan kompromi di antara mereka sendiri dan dengan pejabat-pejabat pemerintah sembari menghilangkan publik dari gerak langkah mereka.

Ruang publik yang semestinya menjadi media adu argumen dalam medan komunikasi yang rasional dan produktif berubah menjadi ruang yang penuh dengan intrik, tekanan, ancaman, cibiran, cemoohan, gertakan, terror dan penggerakan massa yang sangat mencekam. Ruang publik yang mencekam tersebut telah menciptakan situasi kontraproduktif bagi proses reformasi dan demokrasi yang telah kita sepakati bersama.

Situasi seperti ini menciptakan apa yang disebut Pierre Bourdieu dalam Language & Symbol Power (1994) system deviasi politik (deviation system), yang didalamnya para elit politik tercerabut dari massanya dan rakyat pada umumnya. Melihat pertarungan politik menjelang pemilu 2019 yang telah memenuhi ruang-ruang publik, nampak jelas didalamnya terjadi tindakan sosial yang tidak beraturan (chaotic action) serta komunikasi politik tanpa pola (chaotic communication).

Memang badai liberalisasi yang melanda negeri ini telah memporak-porandakan bangunan idiologis bangsa. Hal ini dintadai dengan pragmatisme yang tumbuh begitu subur, terutama dikalangan elit politik dan parpol. Pendekatakan aktualisasi yang bersifat idiologis ditumbangkan dengan pendekatan yang bersifat pragmatis-transaksional. Di mana para pemegang kepentingan (elit politik-parpol) berlomba-lomba menguasai ruang publik untuk memengaruhi opini publik dan preferensi politik publik.    

Sampah Politik

Idiologi pragmatisme-transaksional yang menjadi trend dikalangan elit politik-parpol pada dasarnya adalah lumbung sampah yang akan memenuhi ruang publik dengan sampah-sampah politik. Pragmatisme-transaksional jelas lebih mengedepankan cara-cara instan untuk menaikkan elektabilitas dan pamor politisi-parpol, ketimbang melakukan pendekatan ideologis, menjual gagasan, ide maupun membangun basis massa dengan program yang edukatif dan berbasis pemberdayaan.

Sesungguhnya, ideologi pragmatisme-transaksional yang dipegang oleh elit politik-parpol dan  perilaku yang dipertontonkan oleh para politisi di ruang publik akan menjadi bumerang bagi mereka. Sebab, publik menilai, semua itu bukan lagi sebuah komuditi, atau visi dan misi partai, caleng maupun capres. Melainkan publik menilai semua itu adalah sampah berserakan yang memadati ruang publik mereka.

Pada titik inilah muncul harapan adanya kesadaran bagi parpol, politisi, bakal caleng maupun capres untuk memandang etika dan nilai estetika ruang publik. Komunikasi politik yang baik adalah bangunan komunikasi yang dapat memberikan pendidikan politik kepada publik, informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta. Komunikasi politik bukan hanya sebatas janji atau taglin politik saja, yang datang ketika musim kampanye tiba dan lenyap setelah terpilih menjadi wakil rakyat.    

Penulis: Muh. Muhlisin

Sumber Gambar: www.posmetrobatam.com

Leave A Comment