“Rekayasa Politik” di Tengah Euforia Pemilu Serentak 2019

“Rekayasa” semula adalah sebuah istilah yang bersifat netral. Istilah ini diperkenalkan para ahli bahasa sebagai pengganti “engineering” yang semakin kerap dipakai dalam “era pembangunan”. Mungkin disebabkan oleh berbagai peristiwa sosial politik yang terjadi selama Orde Baru, istilah ini pun mengalami semacam transformasi nilai. “Rekayasa” tidak lagi memiliki nilai yang netral. Berbagai penafsiran telah dikenakan kepada istilah yang semula “bermaksud baik” ini. Setiap kali kata rekayasa dipakai dalam peristiwa sosial politik maka kesan yang selalu muncul adalah upaya manipulasi realitas demi kelangsungan kekuasaan.

            Dalam konteks saat ini, kata “rekayasa” yang sudah tidak netral lagi dikenakan pada berbagai peristiwa politik terutama menjelang pemili serentak 2019 ini. Dengan berbagai wacana yang menggunakan kekuatan media baik cetak maupun elektronik untuk mewujudkan komunikasi politik parpol tidak lain adalah upaya “merekayasa” publik dengan berbagai jargon yang menjanjikan.

            Sebagaimana fenomana yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Mereka selalu dihadapkan pada gumpalan-gumpalan politik demagogis, bahkan politik penghasutan lewat kata-kata efounisme yang membangkitkan emosi. Keadaan seperti ini tidak lain karena politik kita dipahami sebagai usaha mengendus dan mengintai kekuasaan semata-mata untuk diri dan kekuasaannya sendiri. Hal ini, berimbas pada semakin memudarnya politik dari idealnya ilmu politik yang sesungguhnya. Politik hanya dikendalikan dengan sirkulasi uang dan materialisme semu.

            Semestinya pemilu sebagai pesta demokrasi dijadikan sebagai ajang untuk memilih calon pemimpin terbaik dari yang terbaik. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa pemimpin yang ideal itu memiliki prinsip-prinsip : “the will of people is the only legitimate foundation of any government,” demikian tulis Thomas Jafferson pada tahun 1801. Prinsip dan nilai utama demokrasi terletak pada kemampuan para pejabat yang terpilih untuk melaksanakan kehendak masyarakat. Pemimpin dengan demikian wajib mengetahui apa yang tengah dipikirkan orang-orang yang mereka pimpin.

            Jiwa politik seperti yang dikatakan oleh Thomas ini sebenarnya yang ingin dicapai oleh reformasi Indonesia di tahun 1998. Cita-cita yang ingin mengembalikan hak-hak politik masyatakat yang selama 32 tahun pada masa Orba benar-benar dipangkas, sehingga kehadiran partai politik sebagai salah satu instrumen penting bagi negara demokrasi dibuka selebar-lebarnya. Tidak lagi ada pembatas yang bersifat politis atas kehadiran sebuah partai politik. Walhasil, Parpol semakin membeludak hingga akhirnya rakyat kebingungan dalam menentukan pilihannya.   

            Untuk itu, pada pemilu serentak 2019 kali ini membutuhkan kecermatan dan adanya kewajiban bagi para pemilih untuk menggunakan akal sehatnya dalam memilih calon pemimpin masing-masing. Karena ini adalah babak penentu untuk memilih presiden dan juga wakil-wakil kita di tinggkat daerah, provisinsi hingga pusat, yang idealnya setelah mereka terpilih dan menjabat dipemerintahan mengerti dan mau memperjuangkan hak-hak rakyatnya.

Rekayasa Politik

            Gerakan reformasi telah membangkitkan euforia untuk menggelar pesta demokrasi yang tidak lain adalah pemilihan umum langsung. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Demikian juga di daerah-daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung. Ini benar-benar pengalaman baru yang sensasional.

            Dalam rangka membangun demokrasi, pemilu mempunyai kontribusi besar. Pemilu akan menumbuhkan political equality, local accountability dan local response. Pemilu memperbesar kedaulatan rakyat yang bakal menentukan nasibnya sendiri. Namun, kenyataan di lapangan, pelaksanaan pemilu di berbagai daerah seringkali tidak selalu berjalan mulus juga tidak selalu mencapai hasil yang optimal bagi perkembangan demokrasi. Di dalamnya banyak terjadi “rekayasa politik” seperti money politic yang selalu merebak kemana-mana, seolah-olah memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang terpuruk dalam kemiskinan.  

            Selain itu, ada yang perlu digris bawahi bahwa dalam pemilu ada hal-hal yang bernilai minus. Pertama, pemilu rawan akan konflik horizontal.  Kedua,  memperbesar biaya politik. Ketiga, memperbesar praktik kapitalisasi yang memancing tindak korupsi APBN/ APBD, jual beli jabatan dan lain sebagainya. Keempat, memicu berkembangnya money politik. Kelima, kemampuan uang caleg diutamakan dan kualitas caleg dinomorduakan.

            Hal ini nampak dengan tampilnya para artis yang mengandalkan pamornnya ketimbang kepiawean sebagai wakil rakyat. Tampilnya mereka dalam pemilu merupakan fenomena tersendiri dalam hiruk pikuk demokrasi kita. Mayarakat yang muak dengan para politisi busuk dan bosan dengan tampilnya muka-muka lama menjadi tertarik untuk memilih calon dari kalangan selebriti. Tak heran jika kemudian para calon caleg berlomba-lomba “merekayasa” publik dengan memanfaatkan media massa berkemasan populer untuk mendongkrak popularitas mereka. Inilah yang saya sebut sebagai “rekayasa politik” yang diiplementasi dalam permainan “politik panggung” atau seringkali disebut sebagai “politik dagang sapi”.  

Penulis: Muh. Muhlisin

Leave A Comment