Reforma Agraria di Tengah Arus Politik Nasional

Reforma agraria kian mencuat ke permukaan menjelang pemilihan presiden (Pilpers) April 2019 mendatang. Isu reforma agraria yang kembali mencuat ini menjadi bahan pertanyaan banyak kalangan akan nasib reforma agraria di tengah tahun politik ini? Bahkan, banyak dari masyarakat sipil yang khawatir agenda reforma agraria bakal terhenti.

Menyikapi hal itu, agenda reforma agraria, seharusnya, melampaui kepentingan politik lima tahunan ini. Banyak orang berharap kesibukan jelang pemilu serentak tak lantas membuat agenda reforma agraria tersendat. Sebab, persoalan agraria negeri ini menumpuk. Masih begitu banyak konflik angraria yang terjadi, semisal kasus Mesuji, Bima, dan Maligi yang terjadi beberapa tahun lalu. Bahkan, Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA) mencatat terjadi 659 konflik agraria sepanjang 2017, dengan luasan mencapai 520.491,87 hektar (ha).

Reforma agraria dengan berbagai kasus yang mendiskreditkan petani, komunitas adat dan lain sebagainya ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja. Munculnya beberapa aksi massa yang menuntut hak-hak mereka atas tanah semakin mempercepat waktu daripada bom tersebut. Ujuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kalangan, akademisi, aktivis Ornop, dan organisasi tani adalah bentuk luapan amarah yang sudah terpendam sejak lama. Amarah yang disebabkan karena selama ini para petani merasa hak-haknya tidak terpenuhi dan berbagai kebijakan yang mendiskreditkan mereka.

Luapan amarah ini pernah terjadi pada tahun-tahun yang lalu, dan mungkin dari salah satunya masih segar dalam ingat. Dokumen berjudul“Petisi Cisarua” yang disusun oleh pimpinan organisasi tani, akademisi dan akativis Ornop pada tahun 2004 adalah salah satu dokumen yang masih segar dalam ingatan kita. Dokumen ini berisi tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan pembaruan agraria secara mendasar.

Petisi Cisarua tidak lain adalah tuntutan kepada pemerintah, jika hendak melakukan reforma agraria jangan setengah-setengah. Reforma agraria harus dijadikan sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional. Pandangan semacam ini tidak luput dari inti daripada reforma agraria itu sendiri, yakni landerform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Landerform dalam pengertian yang lebih luas bisa disamakan dengan “agraria reform,” yakni suatu upaya untuk mengubah struktur agraria guna terciptanya pembagunan ekonomi secara berkelanjutan.

Landerform tidak hanya akan memberi kesempatan kepada sebagian besar penduduk Indonesia yang masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Lebih dari itu semua, Landerform dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonomi dan sosial serta pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Landerform jugaakan menjadikan petani sebagai penguasa di tanah garapannya sendiri serta dalam sekala yang lebih luas, yakni dalam ikatan-ikatan primodial sosial kemasyarakatan.

Tanah dan pola pemilikannya bagi masyarakat agraris merupakan faktor penting bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Karena itu, jika distribusi tanah mengalami ketimpangan maka perkembangan ekonomi negara akan bergerak lamban. Negara kehilangan kepercayaan diri hingga mengimpor bahan pangan dari luar negeri.

Permasalahan

Permasalahan agraria sepanjang sejarah negeri ini memang selalu menjadi persoalan pelik. Mulai dari distribusi tanah yang pincang, penyerobotan tanah oleh perusahaan maupun keterlibatan pemerintah di dalamnya. Permasalahan tanah di Indonesia antara dekade 1960, 1980 hingga akhir pemerintahan Orde Baru sampai sekarang mempunyai pola kemiripan. Di era 1960-an persoalan tanah lebih mengarah pada hubungan patron-client. Pada perkembangannya sekitar akhir 1980-an konflik ini berubah menjadi persoalan antara pemilik modal besar dan pemerintah melawan pemilik tanah setempat.

Di masa Orba permasalahan agraria bisa dikatakan sebagai permasalahan struktural. Hal ini karena banyak konflik yang terjadi akibat kebijakan pemerintah. Konflik terjadi bukan lagi antara rakyat dengan rakyat, melainkan rakyat dengan pengusaha dan rakyat dengan pemerintah dalam hal ini BUMN. Konflik ini berubah secara draktis pasca pemerintahan Orba. Konflik lebih mengarah pada perebutan kembali tanah petani yang sudah dirampas oleh pemerintah Orba.

Kasus Awu, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, kasus PLTA Sulewana, Poso, Ambon, Alas Tlogo Jawa Timur dan beberapa kasus lainnya merupakan kasus perebutan tanah oleh petani pasca tumbangnya Soeharto dari tampu kekuasaan. Peristiwa tersebut juga mempertajam asumsi bahwa pada masa Orba perpindahan hak atas tanah dilakukan secara paksa dan tidak menutup kemungkinan menggunakan tidak kekerasan.

Pola konflik dalam kasus agraria ini kembali terulang di penghujung tahun 2011. Meski konflik ini memiliki corak yang berbeda, yakni antara petani dengan perusahaan dan petani dengan aparat penegak hukum. Walaupun dengan corak yang berbeda, tetapi, pola dalam konflik jelas melibatkan dua elemen penting, pemerintah dan perusahaan sebagai pemilik modal.

Permasalahan agraria pada dasarnya adalah mata rantai yang kuncinya terletak pada negera yang telah gagal melakukan pembaharuan agraria. Negara gagal dalam mengakomudir dan mengontrol hubungan kotor antara elit politik, pemilik modal dan aktor keamanan. Konflik juga terjadi karena ketidak becusan pemerintah menata sektor agraria. Ketimpangan kepemilikan tanah bisa jadi akar masalah dari konflik yang berlarut-larut ini.

Kelalaian pemerintah dalam mengontrol hubungan kotor ini telah berakibat fatal. Petani harus menerima ketidakadilan dan tewas di tangan aparat dan preman-preman perusahaan. Kondisi ini diperparah dengan sistem politik angraria yang menyebabkan penguasaan tanah dan sumber daya alam berada di tangan penguasa dan pemilik modal.

Untuk itu, di tahun 2019 ini sudah saatnya pemerintah melakukan pembaruan agraria yang lebih berpihak kepada rakyat ketimbang pada korporat. Dan di tahun politik ini, isu-isu reforma agrarian jangan hanya dijadikan sebagai bahan untuk kampanye politik untuk menarik perhatian masyarakat, tetapi dijadikan sebagai agenda besar pemerintah untuk menyejahterahkan rakyat.

Penulis: Muh. Muhlisin

Leave A Comment