Penyusunan Analisis Jabatan & Beban Kerja di Kab. Jayawijaya Untuk Tatakelola Kepegawaian yang Baik

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, yang telah selesai dilakukan oleh Tim LSPB pada Senin (04/03) telah di laporkan dan koordinasi dengan Bupati Kabupaten Jayawijaya di ruang kerjanya. Pada kesempatan tersebut Bupati Jayawijaya John Richard Banua didampingi Kepala Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Jayawijaya Agus Purwanto, SIP, menyampaikan bahwa dengan terselesaikannya kegiatan Analisis Jabatan dan ABK mengucapkan terimaksih kepada semua tim yang telah terlibat dan meminta kepada tim penyusun untuk dapat melakukan pendampingan sampai pada kegiatan Evaluasi Jabatan kedepan.

Selain itu dokumen Anjab dan ABK kedepan, menurut Agus Purwanto dapat dijadikan dasar dalam menerapkan kebijakan TPP bagi pegawai di Kabupaten Jayawijaya. Dalam waktu yang sama Bupati Kabupaten Jayawijaya mengapresiasi karena telah terselesaikannya dokumen Anjab dan ABK. Bupati berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat melakukan perampingan terhadap pegawai dilingkungan Kabupaten Jayawijaya, karena sampai saat ini masih banyak OPD yang mempunyai staf lebih banyak dan ada beberapa OPD justru kekurangan pegawai atau staff.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Henri Krismawan (direktur LSPB), R. Himawan WN (Deputi Keuangan dan Administrasi) serta Syarief Arrifaid (Tim Ahli Anjab). Pada kesempatan tersebut Direktur LSPB Henri Krismawan, SP., MM, menegaskan bahwa Tim penyusun Anjab dan ABK kedepan siap melakukan pendampingan untuk tersusunnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Hal ini agar masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran sehingga dalam melaksanakan analisis jabatan dapat lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang berlaku, dan juga untuk membantu Unit Kerja/Satuan Kerja dalam melakukan penataan kepegawaian yang sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan organisasi dan tata laksana.

Selah satu tim ahli penyusun Anjab Syarief Arrifaid, SIP., menjelaskan bahwa salah satu aspek penting yang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan tatakelola kepegawaian yang baik dan profesional adalah dengan menyusun dokumen analisis jabatan. Anjab merupakan salah metode untuk mengetahui peta jabatan, kesesuaian pendidikan  dengan jabatan,  uraian tugas pokok dan fungsi, serta beban kerja setiap pegawai. Dokumen anjab juga dapat memberikan kepastian  dan kejelasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan tentang kebutuhan pegawai pada suatu instansi pemerintah daerah.

Stigama birokrasi pemerintah daerah yang gemuk, lamban, tidak profesional, berbelit belit, tidak berorientasi pada hasil, merupakan stigma buruk yang mencerminkan kualitas birokrasi yang tidak  profesional. Langkah awal untuk memulai mereformasi birokrasi, maka analisis jabatan adalah suatu keharusan,  kemudian dilanjutkan dgn menyusun dokumen evaluasi jabatan.

Penulis: Henri Krismawan, SP., MM. (Direktur Lembaga Strategi Pembangunan Berkelanjutan)

Leave A Comment