Membangun Etika dan Integritas Pejabat Publik

Persoalan etika dan integritas pejabat publik saat ini menjadi perdebatan hangat di tengah maraknya kasus korupsi yang melilit para politisi dan berbagai persoalan lain yang tersangkut hukum. Etika dan integritas mereka pun dipertanyakan. Selain persoalan ini menguras pikiran dan tenaga juga telah mengabaikan kepentingan publik yang notabene wajib diutamakan.

Berkaitan dengan hal itu, etika publik bukan hanya sebagai kode etik atau norma belaka, melainkan sarana untuk mengoreksi diri dalam menjalankan tugas dan wewenang seorang pejabat. Etika publik mempunyai kontribusi besar dalam memperhitungkan konsekuensi etis. Lebih-lebih etika publik diperlukan untuk mewujudkan pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi Indonesia yang mengharapkan perubahan yang mengarah pada kepentingan publik berupa pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan masyarakat dalam hal ini diarahkan pada development, yaitu, perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan hidup anggota masyarakat. Di mana kemajuan hidup ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, ada tiga dimensi dasar yang harus diperhatikan, yakni dimensi tujuan, sarana (modalitas) dan tindakan.

Dimensi tujuan ini merupakan salah satu dimensi yang berkaitan dengan skill based issues yang selama ini kurang tersentuh sebagai wacana perubahan. Terlebih di Indonesia di mana masyarakatnya adalah masyarakat paternalistik yang banyak bergantung pada dimensi para pemimpin sebagai panutan. Termasuk didalamya dalam melakukan tugas penyelenggaraan negara.

Skill based issues mempunyai kekuatan etika dan sebagai nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, perilaku tindakan dan ucapannya dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsinya. Suatu profesi selalu memerlukan landasan etika.

Dalam konteks ini landasan etika digunakan sebagai acuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang bisa diartikan dengan tersedianya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

Sarana (modalitas) menjadi dimensi ke dua yang harus diperhitungkan secara matang. Hal ini karena, segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakannya semata-mata dimaknai sebagai manifestasi diri dari fungsi melayani orang banyak. Meskipun persepsi ini mempunyai kekurangan, pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi tetap saja diyakini menjadi motor penggerak pembangunan.  

Pemaknaan birokrasi sebagai organ pelayan masyarakat luas tentu merupakan pemaknaan yang bersifat idealis, untuk itu perlu diwujudkan secara ideal pula. Maka dari itu, untuk mewujudkannya tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas serta menerima pluralitas. Selain itu, kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai dengan prinsip timbal-balik. 

Prinsip timbal balik ini dimunculkan karena pola patron-client masih kental menjadi ciri birokrasi kita. Di mana ciri ini berdampak mematikan inisiatif masyarakat, kualitas pelayanan masyarakat menjadi tidak efisien, karena praktik birokrasi yang terlalu hierarkis sehingga keputusan selalu ada di pejabat atas.

Segi yang lain terjadilah pelayanan yang high cost karena agar cepat client diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang sengaja dibuat agar menyulitkan. Selain itu, birokrasi di Indonesia masih tampak menjaga jarak sosial (social distance) yang terlalu jauh dengan kelompok sasarannya yakni publik dan pengguna jasa layanan, sehingga rakyat nyaris dalam situasi yang tidak berdaya (powerless) dan tidak memiliki pilihan.

Dimensi ketiga untuk mewujudkan pelayanan publik secara ideal adalah tindakan. Dalam hal ini tindakan memiliki nilai moralitas ketika tindakan didasari demi memenuhi kewajiban. Tindakan ini memiliki tiga aspek pokok yaitu, rasionalitas (logos), penghayatan (pathos) dan etika (ethos). Karena itu, prinsip ini tidak hanya dimanifestasikan oleh rakyat, tetapi juga lapisan elit dengan menjadikan etika publik sebagai acuan dalam menentukan kebijakan (public policy).  

Agar etika publik ini lebih membudaya dalam praktik kehidupan berorganisasi, keterlibatan sosial, politik, akuntabilitas dan transparasi perlu ditekankan. Diantaranya dengan mengetengahkan prilaku etis pejabat publik melalui kekuatan kepemimpinan (strong leadership) dalam menciptakan iklim beretika. Sehingga etika dijadikan sesuatu yang mendorong upaya penciptaan integritas publik, dalam arti menghindari kekerasan menjadi imperatif moral.

Membudayakan etika publik bukan sekadar membuat standar-standar berperilaku dan merekrut pegawai yang berkarakter moral. Tetapi, bisa juga ditempuh dengan pemberdayaan civil society. Jalan ini bisa ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelayanan publik serta melalui Kartu Pelaporan oleh Warga Negara, pembentukan jaringan dan pendidikan, pelatihan dalam rangka pemberantasan korupsi dan ikut serta dalam pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan lagi untuk hanya fokus kepada fungsinya). Birokrasi juga harus netral dan bukan sebagai alat politik, sehingga ia bebas untuk bersinergi dan berinteraksi dengan customer’s oriented yang pada hakikatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. Netral dalam arti siap menjadi pelayan publik yang bebas dari intervensi kekuatan politik.

Penulis : Muh. Muhlisin

Sumber Gambar: https://www.youtube.com/watch?v=GbySZUFJ8yQ

Leave A Comment