Focus Group Discussion: Kajian Kebijakan Tata Kelola Data Kemiskinan Kota Yogyakarta

Bertempat di Bale Timoho Restro, pada Sabtu 26 September 2020, SDS Institute mengadakan Forum Group Discussion bersama Dewan DPRD Komisi D, Dinsos, Bappeda, Dukcapil, Perwakilan Kecamatan Pakualaman, dan BKKBN membahas tentang tata kelola data kemiskinan kota Yogyakarta.

Dalam berjalannya diskusi tersebut, Narasumber Widodo Triputro mengungkapan bahwa akar permasalahan dalam pengelolaan kemiskinan berada pada data kependudukan. “seharusnya data kependudukan itu dari seluruh Indonesia harus satu, harus terpadu, berbentuk tunggal” tutur pak Widodo. “ Dengan adanya data kependudukan tunggal maka berbagai lembaga pemerintah dan Negara akan mudah mengakses data penduduk atau masyarakat untuk menyalurkan bantuan atau hal lain, seperti data pemilih, data kesehatan dll” lanjut pak Widodo.

“Kita liat sekarang ini bahwa data kependudukan belum bersatu. Pada saat pemilihan harus sensus dahulu, data pada Dinsos kadang berbeda dengan data di Dukcapil. Itu mengapa permasalahan kemiskinan ini tidak beres-beres. Sebab data nya tidak sama antar lembaga.” Pak widodo menekankan lebih lanjut. “Jadi parameter atau indikator pengukuran apapun dalam memberikan bantuan kepada masyarakat belum dapat maksimal sebagai solusi mengatasi kemiskinan”. Kita harus out of the box dalam diskusi ini. Mari kita mulai dari nol kembali. Kita berangkat dari fakta-fakta masyarakat bawah yang lebih tahu mana yang miskin dan memerlukan bantuan dan mana yang kaya yang tidak perlu dibantu” tutur beliau sebagai penutup dalam menuju diskusi lebih lanjut bersama anggota diskusi.

Dalam diskusi ini Anggota Dewan Komisi D memberikan rekomendasi kepada dinas sosial dan kelembagaan terkait dalam mengurus kemiskinan bahwa kita pihak legislatif perlu dilibatkan keputusan lembaga eksekutif dalam menyusun data kemiskinan di Kota Yogyakarta. Karena kita bertugas dalam pengawasan dan memonitoring setiap kegiatan. Anggarankan kita yang mengatur kalau kita tidak dilibatkan maka bagaimana mungkin kami akan melakukan pekerjaan dalam mengawasi setiap kegiatan terutama saat menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Karena bantuan masyakakat terkadang tidak tepat sasaran” tutur Anggota Dewan dalam menggali pokok permasalahan group diskusi ini.

Perwakilan lembaga dinsos menuturkan bahwa kami hanya menajalankan tugas dari pemerintah pusat. Bahwa kami menyalurkan bantuan berdasarkan dari parameter dan data dari kementrian sosial. “Dan terkait dengan penyatuan data kami sangat setuju. Memang begitu baiknya. Mari setelah diskusi ini kita pelajari kembali dan merumuskan bagaimana baiknya kita menyelesaian masalah kemiskinan di kota Yogyakarta sehingga yang bener benar miskin dapat bentuan dan yang sudah tercukupi kehidupannya ya tidak perlu dibantu” tutur perwakilan dari dinsos.

Dalam penutupan diskusi ini bahwa disepakati untuk mengkaji data kemiskinan dan merumuskan kebijakan yang baik serta mulai mengembangkan sistem informasi untuk menyatukan data kependudukan yang nantinya dapat menjadi role model bagi pemerintah daerah yang lain apalagi pemerintah pusat dalam mempermudah mencari data yang sebenarnya dari penduduk atau masyarakat.

Leave A Comment